Kata Sekjen PBB Mengenai Penangkapan Maduro. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa António Guterres menyampaikan keprihatinan mendalam atas penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh Amerika Serikat pada 3 Januari 2026. Melalui juru bicaranya, Guterres menyatakan bahwa ia “sangat khawatir” dengan eskalasi yang berpuncak pada aksi militer AS tersebut. Pernyataan ini menekankan potensi dampak buruk terhadap stabilitas kawasan serta preseden berbahaya yang ditimbulkan terhadap hukum internasional. Reaksi ini muncul di tengah operasi militer AS yang juga melibatkan serangan udara di Caracas, memicu perdebatan global tentang kedaulatan negara. REVIEW WISATA
Pernyataan Resmi Guterres: Kata Sekjen PBB Mengenai Penangkapan Maduro
Guterres mengungkapkan bahwa ia “deeply alarmed” atas aksi militer AS yang mengakibatkan penangkapan Maduro dan istrinya, Cilia Flores. Ia menilai tindakan tersebut “constitute a dangerous precedent” karena berpotensi mengganggu hubungan antarnegara dan meningkatkan ketidakstabilan di Venezuela serta wilayah sekitarnya. Pernyataan ini disampaikan melalui juru bicara Stéphane Dujarric pada 3 Januari, tak lama setelah operasi selesai. Guterres juga menegaskan pentingnya penghormatan penuh terhadap Piagam PBB dan aturan hukum internasional oleh semua pihak, sebagai fondasi perdamaian global.
Konteks Eskalasi dan Implikasi Regional: Kata Sekjen PBB Mengenai Penangkapan Maduro
Penangkapan Maduro menjadi puncak ketegangan panjang antara AS dan Venezuela, yang melibatkan tuduhan narkoterorisme serta blokade sebelumnya. Guterres khawatir bahwa aksi ini bisa memperburuk situasi di Venezuela, yang sudah rentan dengan krisis politik dan ekonomi. Ia menyoroti risiko ketidakstabilan regional, mengingat reaksi keras dari negara-negara seperti Rusia, Cina, dan sekutu Venezuela lainnya. Pernyataan Sekjen PBB ini juga mencerminkan kekhawatiran bahwa pelanggaran kedaulatan bisa menjadi contoh buruk bagi negara lain, mengancam prinsip non-intervensi yang menjadi dasar tatanan dunia pasca-Perang Dunia II.
Respons di Dewan Keamanan PBB
Dewan Keamanan PBB langsung menggelar rapat darurat pada 5 Januari 2026 untuk membahas situasi ini. Guterres, melalui wakilnya, kembali menekankan bahwa aturan hukum internasional “belum dihormati” dalam aksi tersebut. Rapat ini menjadi forum bagi berbagai negara untuk menyuarakan pandangan, dengan banyak yang mengutuk tindakan AS sebagai pelanggaran kedaulatan. Guterres mendesak dialog inklusif dan penghormatan hak asasi manusia sebagai jalan keluar, sambil menyerukan de-eskalasi untuk mencegah konflik lebih luas.
Kesimpulan
Pernyataan Sekjen PBB António Guterres tentang penangkapan Maduro mencerminkan kekhawatiran serius komunitas internasional terhadap aksi militer AS pada awal Januari 2026. Dengan menyoroti preseden berbahaya dan pelanggaran hukum internasional, Guterres mengingatkan pentingnya prinsip kedaulatan dan perdamaian. Di tengah polarisasi global, seruan untuk dialog dan penghormatan aturan bersama menjadi kunci untuk meredakan ketegangan. Situasi ini bisa menjadi ujian bagi tatanan dunia, di mana kekuatan militer tidak boleh mengabaikan norma internasional yang telah disepakati.
