Alasan Mahathir Melaporkan PM Anwar Ibrahim ke Kepolisian. Mantan Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad kembali mengguncang dunia politik dengan melaporkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim ke polisi pada Selasa, 2 Desember 2025. Laporan ini diajukan di Markas Besar Kepolisian Distrik Putrajaya, terkait dugaan pelanggaran konstitusi dalam penandatanganan Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (Agreement on Reciprocal Trade/ART) antara Malaysia dan Amerika Serikat. Mahathir, 100 tahun, sebut perjanjian itu “tidak sah” karena Anwar bertindak tanpa persetujuan penuh dari empat badan utama negara. Ini bukan pertama kalinya Mahathir kritik Anwar; sejak 2022, hubungan keduanya tegang setelah Mahathir cabut dukungan. Laporan ini langsung viral, dengan Mahathir tuntut polisi selidiki apakah Anwar langgar hukum nasional atau Konstitusi. Di tengah isu bumiputera yang sensitif, langkah ini bisa picu perdebatan panas jelang pemilu 2027. INFO CASINO
Latar Belakang Perjanjian ART dan Kritik Mahathir: Alasan Mahathir Melaporkan PM Anwar Ibrahim ke Kepolisian
Perjanjian ART ditandatangani Anwar dan Presiden AS Donald Trump pada 26 Oktober 2025 di Washington, bertujuan perkuat kerjasama dagang bilateral. Dokumen itu janjikan akses pasar lebih luas untuk ekspor Malaysia seperti minyak sawit dan elektronik, tapi Mahathir anggap itu “penyerahan kedaulatan”. “Ada banyak klausul yang serahkan kekuasaan negara kita ke Amerika Serikat, yang paksa kita rujuk tindakan ke mereka dan biar mereka tentukan apa boleh atau tidak,” kata Mahathir dalam konferensi pers usai laporan. Dia soroti perjanjian tak sebut eksplisit status bumiputera – kebijakan afirmatif untuk etnis Melayu dan bumiputera – yang katanya bisa ancam hak istimewa kelompok itu. Mahathir bilang Anwar “bukan satu-satunya perwakilan Federasi”; perjanjian semacam itu butuh persetujuan dari Yang di-Pertuan Agong, Dewan Rakyat, Dewan Penguasa, dan eksekutif. Ini laporan ke-140 soal ART, menurut Mahathir, dari individu dan LSM yang sejalan dengannya.
Alasan Hukum dan Politik di Balik Laporan: Alasan Mahathir Melaporkan PM Anwar Ibrahim ke Kepolisian
Mahathir tuntut polisi selidiki apakah Anwar langgar Konstitusi Malaysia, khususnya Pasal 39 yang batasi wewenang PM soal perjanjian internasional. “Perjanjian itu tidak sah karena tak ada persetujuan lengkap. Ini bisa langgar hukum nasional,” tegasnya. Dari sisi politik, ini kelanjutan rivalitas: Mahathir cabut dukungan dari Pakatan Harapan 2020, dukung Muhyiddin Yassin, lalu kritik Anwar soal korupsi dan nepotisme. Mahathir anggap Anwar “tak mampu pimpin”, seperti desakannya Juli 2025. Laporan ini juga sentuh isu bumiputera: Mahathir klaim ART bisa hilangkan kuota 30% saham bumiputera, ancam ekonomi Melayu. Jaksa khusus belum respons, tapi polisi Putrajaya bilang laporan diterima dan selidiki. Ini bisa jadi bom waktu buat Anwar, yang lagi stabilkan koalisi usai pemilu 2022.
Respons Pemerintah Anwar dan Dampak Potensial
Pemerintah Anwar belum komentar resmi, tapi sumber dekat bilang ini “serangan politik dari lawan lama”. Wakil PM Fadillah Yusof bilang perjanjian ART “manfaat nasional” dan lolos prosedur. Mahathir, lewat konferensi pers, bilang “saya tak lawan Anwar pribadi, tapi lindungi negara”. Dampaknya luas: kalau polisi lanjut, bisa picu demo dari pendukung Mahathir seperti Bersatu, yang kritik Anwar soal KKN. Di media sosial, #MahathirVsAnwar trending, dengan 70% tweet dukung Mahathir soal bumiputera. Secara ekonomi, ART janjikan €5 miliar ekspor tambahan, tapi kritik Mahathir bisa hambat ratifikasi di Dewan Rakyat. Ini juga soroti ketegangan generasi: Mahathir, ikon reformasi 1998, vs Anwar, penerusnya yang bebas 2018. Analis bilang laporan ini tak langsung jatuhkan Anwar, tapi bisa erosi dukungan koalisi.
Kesimpulan
Laporan Mahathir ke polisi soal ART adalah serangan tajam yang campur hukum dan politik, soroti dugaan pelanggaran konstitusi dan ancaman bumiputera. Dari kritik kedaulatan ke tuntutan selidik, Mahathir tunjukkan dia masih berpengaruh di usia 100 tahun. Anwar harus tangani ini hati-hati, karena bisa picu krisis koalisi. Di Malaysia yang sensitif soal etnis dan ekonomi, isu ini tak cuma laporan – itu ujian kepemimpinan. Polisi selidiki, rakyat pantau, dan Mahathir janji tak mundur. Politik Malaysia lagi panas; laporan ini bisa ubah dinamika jelang 2027.
