Bencana Hidrometeorologi Dominasi Jawa & Sulawesi. Bencana hidrometeorologi mendominasi pemberitaan awal tahun 2026 di Indonesia, terutama di Pulau Jawa dan Sulawesi. Hingga 31 Januari 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat lebih dari 180 kejadian banjir, longsor, dan angin puting beliung yang terjadi sejak awal Januari, dengan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah menjadi wilayah paling terdampak. Ribuan rumah terendam, ratusan jiwa mengungsi, dan puluhan korban jiwa tercatat akibat banjir bandang serta longsor yang dipicu curah hujan ekstrem. Situasi ini menunjukkan pola musiman yang semakin ekstrem akibat perubahan iklim, di mana hujan lebat disertai angin kencang dan petir terjadi hampir setiap hari di sebagian besar wilayah barat dan tengah Indonesia. REVIEW FILM
Penyebaran Bencana di Pulau Jawa: Bencana Hidrometeorologi Dominasi Jawa & Sulawesi
Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah kejadian tertinggi, mencapai lebih dari 60 kasus banjir dan longsor dalam tiga minggu terakhir. Kabupaten Bandung, Garut, Tasikmalaya, dan Indramayu paling parah terdampak. Di Indramayu saja, banjir luapan Sungai Cipunagara dan Cimanuk memaksa sekitar 2.000 warga mengungsi, dengan ketinggian air mencapai 2,5 meter di beberapa desa. Jalan nasional Pantura sempat terputus di beberapa titik, mengganggu distribusi logistik dan bahan bakar.
Di Jawa Tengah, banjir rob dan luapan sungai melanda Demak, Pekalongan, dan Pati. Ribuan hektare sawah terendam, mengancam hasil panen padi petani yang sedang menunggu musim tanam berikutnya. Longsor di lereng Gunung Merapi dan Merbabu juga menewaskan beberapa warga serta menutup akses jalan desa. Jawa Timur tidak luput: banjir bandang di lereng Gunung Wilis (Kabupaten Nganjuk dan Ponorogo) menyebabkan tiga korban jiwa dan belasan rumah rusak berat. Curah hujan harian yang mencapai 150–250 mm di wilayah pegunungan mempercepat aliran air ke dataran rendah.
Situasi Kritis di Sulawesi: Bencana Hidrometeorologi Dominasi Jawa & Sulawesi
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah juga mengalami peningkatan signifikan kejadian hidrometeorologi. Di Sulsel, banjir dan longsor melanda Kabupaten Gowa, Takalar, dan Maros. Sungai Jeneberang meluap hingga merendam ratusan rumah di kawasan pinggiran Makassar. Di Sulawesi Tengah, wilayah Donggala dan Parigi Moutong dilanda banjir bandang setelah hujan lebat di hulu. Beberapa desa terisolasi karena jembatan ambruk dan jalan longsor. BNPB melaporkan setidaknya 15 korban jiwa di Sulawesi akibat longsor dan banjir dalam dua minggu terakhir, dengan ratusan warga mengungsi ke balai desa dan masjid.
Angin puting beliung juga kerap terjadi, merusak puluhan rumah dan fasilitas umum di wilayah pesisir Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Kombinasi hujan deras dan angin kencang membuat petani dan nelayan kesulitan beraktivitas, memperburuk kondisi ekonomi masyarakat pesisir.
Upaya Penanganan dan Tantangan
Pemerintah daerah bersama BNPB, TNI, Polri, dan relawan telah mendirikan posko pengungsian serta mendistribusikan logistik darurat berupa makanan, air bersih, obat-obatan, dan selimut. Pompa air portabel dan perahu karet dikerahkan untuk evakuasi warga serta penyedotan genangan. Namun tantangan besar tetap ada: drainase kota yang tersumbat sampah, sedimentasi sungai, dan tanggul yang belum sepenuhnya diperbaiki. Banyak warga mengeluhkan bantuan yang datang terlambat atau tidak merata, terutama di desa-desa terpencil.
Pemprov Jawa Barat dan Jawa Tengah telah mengaktifkan status siaga darurat banjir, sementara pemerintah pusat berjanji mempercepat program normalisasi sungai dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir di tahun anggaran 2026. Namun buruh dan masyarakat sipil menuntut solusi permanen, bukan hanya respons reaktif setiap musim hujan tiba.
Kesimpulan
Bencana hidrometeorologi yang mendominasi Jawa dan Sulawesi awal 2026 menjadi peringatan serius bahwa Indonesia masih sangat rentan terhadap cuaca ekstrem yang semakin sering dan intens. Banjir, longsor, dan angin puting beliung tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi, tapi juga mengganggu roda ekonomi masyarakat kecil yang paling terdampak. Penanganan darurat memang sudah berjalan, tapi solusi jangka panjang—normalisasi sungai, perbaikan drainase, pengelolaan sampah, dan relokasi permukiman rawan—harus segera menjadi prioritas nasional. Tanpa langkah konkret, siklus banjir tahunan akan terus berulang dan membebani rakyat yang seharusnya dilindungi. Pemerintah, swasta, dan masyarakat perlu bekerja sama agar 2026 tidak lagi menjadi tahun yang sama menyedihkannya bagi korban bencana hidrometeorologi.
