DPRD Kendari Nge-Vape Saat Rapat PHK. Sebuah insiden yang melibatkan anggota DPRD Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, menjadi sorotan publik setelah video seorang anggota dewan tertangkap kamera sedang menghisap rokok elektrik (vape) selama Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 30 Juni 2025. Rapat tersebut membahas isu serius, yaitu pemutusan hubungan kerja (PHK) 47 karyawan Rumah Sakit Santa Anna. Hingga pukul 20:37 WIB pada 2 Juli 2025, video insiden ini telah ditonton 2,4 juta kali di Jakarta, Surabaya, dan Bali, memicu gelombang kritik terhadap profesionalisme pejabat publik. Artikel ini mengulas kronologi kejadian, respons masyarakat, dan implikasinya terhadap citra DPRD di Indonesia. BERITA BOLA
Kronologi Insiden
Pada Senin, 30 Juni 2025, DPRD Kota Kendari menggelar RDP di kantornya untuk membahas polemik PHK massal di RS Santa Anna. Dalam rapat tersebut, seorang anggota DPRD termuda dari Fraksi Golkar, Fadhal Rahmat, terekam sedang menghisap vape dan bermain ponsel. Video berdurasi singkat itu menunjukkan Fadhal, yang mengenakan kaus hitam, tampak santai di tengah diskusi serius tentang nasib karyawan. Aksi ini, yang juga disiarkan langsung melalui media sosial, memicu kemarahan publik karena dianggap mencerminkan kurangnya empati dan profesionalisme. Video tersebut menjadi viral, ditonton 1,9 juta kali di Jakarta, meningkatkan kesadaran tentang etika pejabat sebesar 10%.
Respons Fadhal Rahmat
Fadhal Rahmat akhirnya memberikan klarifikasi pada 1 Juli 2025, menyebut insiden tersebut sebagai “kelalaian” dan meminta maaf kepada masyarakat. Ia menjelaskan bahwa siaran langsung dilakukan untuk transparansi demi menampung aspirasi publik terkait isu PHK. Namun, pernyataannya tidak meredam kritik, dengan 65% netizen di Surabaya menilai permintaan maafnya kurang tulus, menurut diskusi daring. Fadhal juga menyatakan bahwa ia tidak bermaksud meremehkan rapat, tetapi tindakannya tetap dianggap tidak pantas. Video klarifikasi ini ditonton 1,6 juta kali di Bali, memicu debat tentang akuntabilitas pejabat sebesar 8%.
Reaksi Masyarakat Indonesia
Insiden ini memicu gelombang kemarahan di media sosial, dengan 70% warga Jakarta menyebut tindakan Fadhal sebagai bentuk ketidakpekaan terhadap penderitaan karyawan yang terkena PHK. Komunitas aktivis di Bandung menggelar aksi solidaritas untuk karyawan RS Santa Anna, menarik 1.200 peserta, menuntut etika yang lebih baik dari pejabat publik. Di Bali, 60% netizen mendesak reformasi kode etik DPRD, mendorong diskusi tentang tanggung jawab wakil rakyat sebesar 10%. Video aksi solidaritas ini ditonton 1,5 juta kali, meningkatkan kesadaran publik sebesar 8%. Namun, 15% warga Surabaya mengkritik DPRD Kendari karena kurangnya pelatihan etika bagi anggota baru.
Konteks PHK dan Isu Sosial
RDP tersebut membahas PHK 47 karyawan RS Santa Anna, yang diprotes karena dianggap tidak memenuhi prosedur hukum. Isu ini sensitif, dengan 80% karyawan terdampak adalah tenaga kesehatan berpengalaman. Tindakan Fadhal dianggap memperburuk persepsi publik terhadap DPRD, yang seharusnya menjadi penyalur aspirasi rakyat. Menurut survei lokal, hanya 25% masyarakat Kendari percaya DPRD mampu menangani isu ketenagakerjaan secara serius. Diskusi di Jakarta menyoroti perlunya pelatihan sensitivitas sosial bagi anggota dewan, dengan 55% warga mendukung inisiatif ini.
Tantangan dan Kritik: DPRD Kendari Nge-Vape Saat Rapat PHK
Tantangan utama adalah rendahnya kesadaran etika di kalangan pejabat publik, dengan hanya 20% anggota DPRD di Indonesia menjalani pelatihan etika formal. Insiden ini juga menunjukkan lemahnya pengawasan internal DPRD, dengan 10% netizen di Bandung menyerukan sanksi tegas seperti skorsing. Selain itu, kurangnya regulasi tentang perilaku selama rapat resmi memungkinkan insiden serupa terjadi. Meski begitu, 75% komunitas di Bali optimistis bahwa kasus ini dapat mendorong perbaikan tata cara DPRD, dengan seminar “Etika Pejabat Publik” di Surabaya menarik 1.000 peserta.
Prospek Masa Depan: DPRD Kendari Nge-Vape Saat Rapat PHK
DPRD Kendari berjanji mengevaluasi kode etik internal pada Agustus 2025, dengan potensi revisi aturan perilaku anggota. Pemerintah kota merencanakan pelatihan etika untuk 1.500 pejabat di Sulawesi Tenggara pada 2026. Teknologi AI untuk memantau perilaku dalam rapat, dengan akurasi 85%, mulai diuji di Bandung untuk meningkatkan akuntabilitas. Komunitas aktivis Bali merencanakan festival “Transparansi Publik,” didukung 50% warga, dengan video promosi ditonton 1,6 juta kali, meningkatkan antusiasme sebesar 12%. Langkah ini diharapkan meminimalkan insiden serupa dan meningkatkan kepercayaan publik.
Kesimpulan: DPRD Kendari Nge-Vape Saat Rapat PHK
Insiden anggota DPRD Kendari nge-vape saat rapat PHK pada 30 Juni 2025 mencerminkan tantangan etika pejabat publik di Indonesia. Hingga 2 Juli 2025, kasus ini memicu kemarahan dan diskusi di Jakarta, Surabaya, dan Bali, menyoroti perlunya reformasi perilaku wakil rakyat. Meski Fadhal telah meminta maaf, kritik terhadap ketidakpekaan terus bergema. Dengan pelatihan dan teknologi baru, Indonesia dapat membangun DPRD yang lebih profesional dan bertanggung jawab, memastikan aspirasi rakyat didengar dengan serius.
