Provokasi Suku Etnis Tionghua Selama Demo Berlangsung. Pada malam Jumat, 29 Agustus 2025, gelombang demonstrasi yang dipicu kematian Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas ditabrak kendaraan Brimob di Jakarta, membawa dampak serius di berbagai kota, termasuk Jakarta dan Makassar. Sayangnya, aksi yang awalnya menuntut keadilan dan menolak tunjangan DPR sebesar Rp50 juta per bulan diwarnai provokasi yang menyasar suku etnis Tionghoa. Narasi kebencian yang disebarkan melalui selebaran dan media sosial memperkeruh suasana, mengalihkan fokus dari isu utama ke konflik SARA. Artikel ini mengulas penyebab provokasi tersebut, perbandingan antara tindakan massa dan DPR, pentingnya menjaga musuh utama dalam protes, serta pelajaran yang bisa diambil. BERITA VOLI
Apa yang Menyebabkan Provokasi Ini Bisa Terjadi
Provokasi terhadap etnis Tionghoa selama demo bermula dari kemarahan massa yang memuncak akibat kematian Affan dan ketidakpuasan terhadap kebijakan DPR. Di Jakarta, selebaran dan spanduk yang menuduh komunitas Tionghoa mendukung kebijakan DPR muncul di lokasi protes, seperti di sekitar Halte TransJakarta yang dibakar. Di media sosial, video dan pesan berantai menyebarkan narasi bahwa pengusaha Tionghoa menjadi dalang di balik tunjangan DPR, meski tanpa bukti jelas. Situasi ini diperparah oleh kelompok tertentu yang memanfaatkan ketegangan sosial untuk memicu perpecahan. Penggunaan simbol seperti bendera Jolly Roger dari manga One Piece oleh sebagian massa menunjukkan adanya upaya terorganisir untuk mengeskalasi kekacauan. Ketimpangan ekonomi, di mana etnis Tionghoa kerap distigma sebagai kelompok kaya, menjadi celah bagi provokator untuk mengarahkan kemarahan massa. Respons aparat yang dianggap represif, seperti tembakan gas air mata, juga membuat massa rentan terhadap narasi provokatif yang mengalihkan isu ke konflik etnis.
Lalu Apa Yang Membedakan Rakyat dengan DPR Jika Sama-sama Mencuri
Di tengah demo, aksi perusakan fasilitas umum seperti pembakaran 67 mobil dan Gedung DPRD Makassar, serta enam halte TransJakarta di Jakarta, menimbulkan pertanyaan: apa bedanya rakyat dengan DPR jika sama-sama merugikan publik? DPR dikritik karena dianggap “mencuri” melalui tunjangan Rp50 juta yang tidak peka terhadap kesulitan ekonomi rakyat. Namun, tindakan massa yang menghancurkan fasilitas publik juga merugikan masyarakat, seperti warga yang bergantung pada TransJakarta atau pelayanan DPRD. Bedanya, DPR memiliki kekuasaan untuk membuat kebijakan yang memengaruhi jutaan orang, sementara tindakan massa sering kali merupakan luapan emosi sesaat yang dimanipulasi provokator. Aksi perusakan tidak hanya gagal menyelesaikan masalah, tetapi juga menambah beban rakyat melalui biaya perbaikan yang mencapai miliaran rupiah. Sementara DPR dikecam karena korupsi sistemik, tindakan anarkis massa justru melemahkan legitimitas protes mereka, membuat mereka tampak tidak berbeda dalam merugikan kepentingan umum.
Ingat Musuh Kita Adalah DPR, Bukan Sesama
Di tengah kemarahan terhadap DPR, penting untuk mengingat bahwa musuh utama adalah kebijakan yang tidak adil, bukan sesama rakyat, termasuk etnis Tionghoa. Provokasi yang menyasar kelompok tertentu sengaja disebarkan untuk memecah belah solidaritas. Etnis Tionghoa, yang telah lama menjadi bagian dari Indonesia, sering dijadikan kambing hitam dalam situasi krisis, seperti pada kerusuhan Mei 1998. Menyalahkan mereka atas kebijakan DPR adalah tindakan yang tidak logis dan hanya menguntungkan pihak yang ingin mengalihkan perhatian dari isu utama. Demonstrasi harus tetap fokus pada tuntutan keadilan untuk Affan dan penolakan tunjangan DPR, bukan terjebak dalam narasi kebencian antar-etnis. Persatuan antarwarga, lintas suku dan agama, adalah kunci untuk memastikan aspirasi didengar tanpa menimbulkan konflik baru. Masyarakat perlu mewaspadai provokator, baik di lapangan maupun di media sosial, yang sengaja memicu perpecahan.
Kesimpulan: Provokasi Suku Etnis Tionghua Selama Demo Berlangsung
Kerusuhan pada 29 Agustus 2025 di Jakarta dan Makassar, yang diwarnai provokasi terhadap etnis Tionghoa, menunjukkan betapa mudahnya demonstrasi dimanipulasi menjadi konflik SARA. Narasi kebencian yang disebarkan melalui selebaran dan media sosial memperkeruh situasi, mengalihkan fokus dari keadilan untuk Affan dan penolakan tunjangan DPR. Tindakan anarkis massa, seperti membakar fasilitas umum, justru merugikan rakyat sendiri, tak berbeda dengan kebijakan DPR yang dikritik. Masyarakat harus tetap fokus pada musuh utama, yaitu ketidakadilan sistemik, bukan terpecah oleh isu etnis. Pemerintah perlu menangani provokator dengan tegas dan membuka dialog untuk menampung aspirasi rakyat. Mari jaga persatuan, tolak provokasi, dan suarakan keadilan dengan cara yang membangun demi Indonesia yang lebih harmonis.
